 |
| Siswa SMPN 20 Padang menurunkan spanduk iklan rokok yang terpasang di sekitar sekolah mereka. Aksi ini sebagai bentuk penolakan mereka agar tak jadi target perusahaan rokok. (ist) |
MJNews.id – Pemko Padang menargetkan semua sekolah di ibukota provinsi ini berstatus sekolah ramah anak. Untuk menerapkan hal ini tujuh indikator utama harus menjadi perhatian pihak sekolah.
Seperti yang dikatakan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Padang, Endrizal, pada 2021 ini ditargetkan semua sekolah di Padang sudah berstatus ramah anak.
Menurutnya, program ini sudah mulai digerakkan oleh beberapa sekolah sejak tahun lalu. Hal ini ditandai dengan adanya deklarasi di beberapa sekolah.
“Seperti tahun 2020 lalu, seluruh madrasah negeri melalui Kementerian Agama Kota Padang sudah mendeklarasikan madrasah ramah anak,” katanya, belum lama ini.
Pada 2021 ini pun, kata Endrizal, seluruh SMP negeri juga sudah berkomitmen untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Sementara, untuk tingkat SD hampir 50 persen telah ikut mendeklarasikan sekolah ramah anak.
Terkait hal ini, dia juga mengatakan pihak sekolah pun harus mampu mewujudkan tujuh indikator utama dalam menyongsong sekolah ramah anak ini. Seperti halnya yang ditekankan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang telah mengeluarkan tujuh indikator utama dan 70 indikator penilaian yang harus dipenuhi untuk menjadi sekolah ramah anak.
“Tujuh indikator utama tersebut meliputi lingkungan, kebijakan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih hak-hak anak, sarana dan prasarana sekolah yang ramah anak,” jelasnya.
Endrizal juga menambahkan, partisipasi dari semua pihak, baik itu murid, orang tua atau wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan dan alumni sangat diharapkan agar terwujud sekolah ramah anak ini.
“Selain didorong oleh pemko, ini harus jadi misi sekolah kedepannya. Bagaimana setiap sekolah bisa mewujudkan sekolah ramah anak dengan memenuhi setiap indikator yang telah ditentukan pemerintah pusat,” pungkasnya.
(why/eds)
