Oleh: Mahyeldi Ansharullah
MJNews.id – Dalam idiom militer dikenal istilah tour of duty and tour of area. Kira-kira artinya adalah peralihan tugas dan peralihan tempat bertugas. Dalam kaba (cerita Minang yang didendangkan) sering pula diungkapkan : kaba baraliah hanyo lai, sungguah baraliah sinan juo.
Jadi pada hakikatnya yang beralih hanya tempat, sedangkan yang tidak berubah adalah tugas itu sendiri. Menjadi Kepala Daerah sesungguhnya adalah tugas atau duty. Prinsip-prinsip yang berlaku untuk Kepala Daerah tidak berubah, yakni tiga hal. Pertama menjadi administratur pemerintahan, kedua menjadi administratur pembangunan dan ketiga menjadi administratur kemasyarakatan.
Satu kepala daerah dengan kepala daerah yang lain, yang membedakannya tentu style atau gaya kepemimpinan. Menurut saya, style lebih banyak karena bawaan atau bakat seseorang. Sehingga sulit membuat seorang pemimpin harus keluar dari jati dirinya yang asli. Misalnya, saya pada dasarnya tidak seorang yang palapau, duduk berlama-lama di lapau untuk berbagi informasi dengan publik, maka tidak bisa pula saya hajan-hajan agar saya ke lapau untuk ngobrol. Kalau itu saya lakukan, percayalah, saya hanya akan menjadi icak-icak saja. Jangan-jangan malah diangggap sebagai pencitraan belaka.
Jadi menurut saya tiap pemimpin atau Kepala Daerah memiliki style nya masing-masing. Mungkin saja style saya disuka oleh staf dan publik lantaran sudah menyesuaikan, tetapi belum tentu pula style saya diteruskan oleh penerus saya. Sebaliknya, ketika saya melanjutkan tugas pendahulu saya yang memiliki style tertentu –dan disuka oleh staf atau publik—belum tentu saya bisa seperti itu.
Maka ketika terjadi tour of duty and tour of area tentu mau tak mau akan ada yanbg berubah. Ada kebiasaan-kebiasaan sebelumnya ternyata tidak terjadi di masa kini. Itu lumrah, karena seperti saya katakan tadi tiap pemimpin memiliki style sendiri.
Apa yang bisa disamakan?
Yang bisa disamakan adalah tujuan. Tujuan luhur membangun negeri menjadi lebih baik, makmur dan sejahtera. Jika tujuannya sama, maka tiap pemimpin akan berusaha mencapainya dengan sekuat daya dan upaya.
Pada masa kampanye Kepala Daerah, saya sering dipersepsikan sebagai tidak menepati masa jabatan saya sebagai Walikota Padang, lima tahun. Jawaban itu sudah berkali-kali saya sampaikan ke publik. Bahwa saya kader PKS. Dalam lingkungan PKS tidak ada istilah minta jabatan, yang ada ‘ditugaskan oleh PKS’ untuk menjadi calon legislatif atau calon eksekutif. Nah, amanah partai ditujukan kepada saya, sebagai kader partai maka mesti saya jalankan. Tentu saja saya mesti berupaya meyakinkan masyarakat bahwa saya kader PKS siap untuk menjadi Walikota atau Gubernur.
Tapi sudahlah, semua sudah berlalu. Saya dapat memahami tudingan seperti itu. Dan saya tidak perlu merasa jengkel atau marah karenanya. Semua saya serahkan kembali kepada publik dan pada akhirnya kepada keputusan Yang Maha Kuasa.
Kembali ke soal tour of duty and tour of area tadi. Tugas yang saya emban pada prinsipnya seperti tugas Kepala Daerah di Kota Padang juga. Hanya saja area nya yang berubah. Dari hanya lingkup Kota Padang menjadi lingkup Provinsi Sumatera Barat. Dari Aie Pacah Kecamatan Koto Tangah, saya alih kantor ke Jl Sudirman di pusat kota.
Berat ringannya bagaimana? Harus saya akui, bahwa ini adalah tugas yang lauh lebih berat. Cakupannya menjadi luas, rentang kendali (spend of control) nya menjadi lebih lebar. Keberagaman masyarakat yang mesti saya layani bersama semua slagorde Pemprov Sumbar tentu jauh lebih majemuk dari pada di Kota Padang. Itu juga sekaligus membentangkan tantangan dan kesukaran yang berbeda-beda.
Maka tiada lain, yang ingin saya katakan adalah betapa kerja sama dan sama-sama bekerja menjadi kata kunci sukses atau tidaknya saya menjalankan amanah masyarakat ini.
Sebagai administratur pemerintahan serta perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah (verlengstuk) tentu saja Guernur dan Wakil Gubernur memerlukan dukungan dan bantuan serta kerjasama dari semua aparatur. Bagaimana kita bersama-sama menjadi pelayan masyarakat (civil servant) memajukan daerah ini bersama-sama sesuai bidang tugas kebirokrasian pemerintah provinsi.
Dukungan besar dan tak mungkin tidak yang saya butuhkan bersama Wakil Gubernur adalah dukungan politis dari para sahabat di DPRD. Begitu juga dukungan lembaga yudikatif untuk terciptanya daerah yang taat hukum. Hal yang sama juga tidak kalah penting untuk memintakan dukungan penuh para sahabat di jajaran TNI/Polri.
Cukup?
Belum!
Ada 19 Kabupaten/Kota, memiliki 12 Bupati, 12 Wakil Bupati, 12 DPRD Kabupaten, 7 Walikota, 7 Wakil Walikota dan 7 DPRD Kota. Ke-19 nya adalah para pemilik wilayah dan pemilik penduduk. Sebab secara geografis, Kabupaten/Kota lah yang memiliki wilayah dan penduduk. Dukungan Kabupaten/Kota sangat penting bagi terlaksanakanya fungsi administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat Gubernur.
Pada tugas dan fungsi sebagai administratur pembangunan, Gubernur memerlukan dukungan dari dunia usaha, perbankan, para teknokrat, dan masyarakat. Bagaimana pembangunan kita buat bersama-sama, kita rencanakan bersama-sama, kita kerjakan bersama-sama dan kita awasi bersama-sama. Omong kosong pembangunan bisa kita laksanakan kalau masyarakat tidak mau berpartisipasi, misalnya soal pembebasan lahan untuk pembangunan. Itu hanya bisa terwujud kalau terdapat kesamaan pandangan dalam membuat perencanaan pembangunannya.
Sedangkan pada tugas dan fungsi sebagai administratur kemasyarakatan, maka pada bagian ini peran sentral para informal leader, tokoh masyarakat, ormas, orsos, ninik mamak, ulama, cerdik pandai, bundo kanduang, pemuda sangat penting. Masing-masing akan memainkan peranannya untuk pembangunan daerah. Maka yang diperlukan adalah bagaimana membuat tiap unsur berkontribusi bagi kebaikan daerah. Kita, insya allah akan sering bertemu berdiskusi tentang peran masing-masing.
Yang tidak kalah penting adalah kekhasan Sumatera Barat yang memiliki apa yang dikenal sebagai ‘wilayah rantau’. Para perantau Minang selama ini sangat dikenal memiliki peranan besar dalam pembangunan di kampung halaman. Maka dukungan seperti itu tetap harus ada dan kita harap semakin besar. Insya Allah, saya bersama Wakil Gubernur akan menyediakan waktu untuk senantiasa berkomunikasi dengan para perantau Minang dimanapun berada.
Apakah Gubernur dan Wakil Gubernur cukup mendapat dukungan seperti itu saja?
Jangan biarkan kami berjalan sendiri dan melangkah ke arah yang keliru! Karena itu kami perlu sempritan dari pers. Para sahabat wartawan teruslah menjalankan idealisme. Teruslah mengkritik jika perlu dikritik dan kabarkanlah kebaikan jika itu memang baik. Saya tidak alergi dengan kritik, sepanjang 10 tahun ini di lingkungan Pemko Padang tiap hari banyak kritik pers. Tapi semua menjadi catatan saya untuk saya jadikan bahan memperbaiki apa yang dikritik itu tanpa harus saya bantah dengan keras kecuali kalau memang tudingannya keliru.
Kritik yang sama juga penting diberikan oleh kawan-kawan LSM, para aktivis pergerakan sosial serta para akademisi agar Pemerintah Daerah dapat berjalan lurus.
Mari kita jadikan perbedaan sebagai bagian dinamika kehidupan tapi tetap dengan tujuan menuju Sumatera Barat yang lebih baik.
(*)
