Oleh: Irwan Prayitno
mjnews.id – Alhamdulillah, pilkada pada 9 Desember 2020 lalu berjalan lancar. Demikian pula dengan penetapan pemenang pilkada di Sumbar oleh KPU pada 20 Desember 2020, berjalan lancar. Masih ada tahapan yang akan dilewati setelah penetapan oleh KPU, yaitu bagi pasangan calon yang tidak puas atau sebab lain, akan memperkarakan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Setelah proses di MK selesai, maka tahap berikutnya adalah pelantikan kepala daerah definitif. Diperkirakan, pelantikan kepala daerah definitif kemungkinan akan dilakukan insya Allah pada 12 Februari 2021 untuk Gubernur dan insya Allah pada 17 Februari 2021 untuk Bupati dan Wali Kota.
Meskipun pelaksanaan pilkada terlihat berjalan aman dan lancar, serta tidak ada gangguan berarti, ternyata pilkada membawa sisa. Di antaranya adalah, munculnya pengelompokan masyarakat yang memberikan dukungan kepada para calon. Setelah muncul pengelompokan masyarakat pada pilpres 2019, maka pada pilkada 2020 muncul kembali pengelompokan masyarakat.
Mudah-mudahan pengelompokan ini tidak berlarut-larut dan bisa melebur kembali seperti ungkapan “biduak lalu kiambang batauik”. Adanya pengelompokan hanya akan membuat kerukunan hidup masyarakat terganggu. Kehidupan sosial menjadi terpecah-belah. Padahal kita harus bersatu agar kehidupan sosial kita bisa berjalan aman dan damai. Sehingga tetap bisa saling bantu dan saling tolong-menolong antarsesama.
Kemudian sisa selanjutnya dari pelaksanaan pilkada adalah hasil survei yang tidak akurat. Sebelum 9 Desember 2020 muncul berbagai survei yang memprediksi kemenangan calon-calon yang ada. Tapi setelah pemungutan suara berlangsung, hasil realcount cepat atau quick count lembaga survei memperlihatkan hasil yang berbeda dengan hasil survei yang dikeluarkan sebelum pemungutan suara. Bahkan hasil akhir penghitungan manual oleh KPU juga memperlihatkan hasil yang berbeda dengan hasil survei sebelum 9 Desember 2020.
Di tengah masyarakat muncul pertanyaan dan juga ketidakpercayaan kepada lembaga survei yang hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan. Serta kepada pasangan calon yang ikut mengungkapkan hasil survei atau kemenangan mereka di pilkada. Terutama untuk kandidat di pilkada gubernur, yang mengumumkan hasil yang berbeda satu sama lain.
Dengan berbedanya hasil survei, ada masyarakat yang bertanya bagaimana hasil survei bisa berbeda? Bukankah jika memakai pendekatan ilmiah, hasilnya bisa akurat seperti yang sudah terjadi di berbagai pilkada sebelumnya?
Di beberapa pilkada hasil survei beberapa lembaga survei biasanya cenderung sama. Hanya berbeda di rentang margin error. Ini karena lembaga survei tersebut melakukan survei dengan pendekatan atau metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Mungkin saja lembaga-lembaga survei melakukan survei di waktu yang berbeda. Tetapi jika jaraknya tidak terlalu jauh atau terlalu lama antar satu sama lain, hasilnya tidak akan jauh berbeda. Karena masyarakat cenderung sudah punya pilihan. Sehingga tidak mungkin bisa berubah pilihan mereka dalam waktu cepat. Kecuali ada hal-hal lain yang bisa mengubah pilihan, seperti money politic atau iming-iming uang, sembako, dan lainnya.
Dengan demikian, di masa yang akan datang masyarakat bisa tidak mempercayai hasil survei. Karena sudah punya pengalaman melihat langsung berbedanya hasil survei dengan hasil resmi.
Sisa berikutnya dari pilkada adalah adanya pembagian sembako dan uang di tengah masyarakat. Kami menerima laporan adanya pembagian sembako dan uang dalam rangka mempengaruhi masyarakat untuk memberikan dukungan kepada calon tertentu. Perbuatan buruk seperti ini jelas akan berdampak negatif terhadap pembangunan demokrasi yang sehat. Dan bagi masyarakat yang mendapatkan pembagian tersebut, ke depannya mereka akan menjual suaranya demi kesenangan sesaat yang habis dalam waktu singkat.
Sejauh yang kami ketahui, money politic di Sumbar tidak bisa dilakukan secara besar-besaran. Hanya sebagian kecil saja masyarakat yang bersedia menerima money politic. Tapi jika melihat fenomena pilkada tahun ini, akan semakin banyak masyarakat yang bersedia menerima money politic. Ini bukanlah hal yang baik dalam kehidupan masyarakat.
Untuk ke depannya, semoga dalam pilkada tidak ada lagi money politic. Seharusnya proses politik berjalan dengan normal tanpa adanya money politic sehingga hasilnya lebih berkualitas.
Kemudian sisa berikutnya dari pilkada adalah, menjelekkan lawan atau kandidat lain. Seharusnya pilkada menjadi ajang menunjukkan prestasi atau hal-hal positif yang sudah dilakukan dan akan dilakukan untuk masyarakat melalui pembangunan. Sehingga masyarakat bisa menilai para calon dan kemudian menentukan pilihannya.
Jika perilaku menjelekkan lawan atau kandidat ini semakin meluas di masyarakat, yang akan rugi adalah masyarakat sendiri. Persaudaraan, persahabatan, pertemanan menjadi rusak, padahal hubungan tersebut sudah berjalan sangat lama.
Dalam pilkada terjadi kompetisi untuk merebut hati pemilih. Ada yang menang, ada yang kalah. Bagi calon yang kalah, mungkin ada yang kecewa, sakit hati, menyesali diri, menyalahkan pihak lain, merasa ditipu pihak tertentu, meninggalkan hutang, diadudomba dengan pihak tertentu. Ini juga merupakan sisa dari pilkada. Mereka yang kalah, harus menerima kenyataan tersebut. Hasil yang sudah ada perlu diterima secara legowo. Tidak perlu “mencari-cari” kesalahan pihak lain, karena hanya akan menimbulkan tekanan pikiran.
Semoga sisa-sisa dari pilkada bisa segera hilang dari kehidupan masyarakat seiring berjalannya waktu. Masyarakat harus kembali bersatu. Tidak terkotak-kotak. Lembaga survei perlu melakukan instropeksi jika hasil surveinya tidak sesuai dengan realita. Masyarakat sebaiknya menolak money politic untuk pemilu/pilkada berikutnya, karena itu artinya suara mereka dibeli dengan harga murah.
Tidak ada lagi upaya menjelek-jelekkan pihak lain setelah pilkada usai dan ditetapkan pemenangnya. Bagi calon yang kalah, diharapkan bisa menerima kenyataan.
Mari bersama membangun Sumatera Barat.
(*)
