ADVERTISEMENT
ParlemenJawa Timur

Sapi Impor Masuk Lumajang, LaNyalla Minta Pemda Ambil Tindakan Tegas

54
×

Sapi Impor Masuk Lumajang, LaNyalla Minta Pemda Ambil Tindakan Tegas

Sebarkan artikel ini
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. (f/dpd)

Mjnews.id – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Pemerintah Daerah bertindak tegas terhadap peredaran ilegal sapi impor selama tiga bulan terakhir di Kabupaten Lumajang.

LaNyalla menegaskan bahwa masuknya sapi potong impor ke Lumajang secara ilegal harus ditindak tegas, karena selain melanggar aturan, juga mengganggu tata niaga perdagangan sapi di Lumajang dan Jawa Timur.

ADVERTISEMENT
Scroll ke bawah untuk lihat konten

“Jelas masuknya sapi impor ke Lumajang ini ilegal, tentu harus ditindak tegas oleh aparat dan dinas terkait. Sebagaimana kita ketahui, Provinsi Jawa Timur tidak mengijinkan sapi impor masuk,” kata LaNyalla, Senin (29/1/2024).

Baca Juga  Alirman Sori Sosialisasi Empat Pilar Lagi di Kota Padang

Menurut LaNyalla, kebijakan soal impor sapi berada di pemerintah pusat. Sedangkan masuknya sapi impor ke Kabupaten/Kota harus dapat persetujuan dari Gubernur. Sedangkan Provinsi Jawa Timur menolak sapi impor masuk wilayahnya.

Di Indonesia, yang menyetujui sapi impor masuk ke daerah masing-masing ada tiga Provinsi, yakni Provinsi Lampung, Banten dan Jawa Barat. Belakangan diketahui, sapi-sapi impor yang masuk ke Lumajang berasal dari sapi impor Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

“Artinya peredaran sapi impor ke Lumajang sudah tidak sesuai dengan Permentan Nomor 17 Tahun 2023. Makanya, saya tegaskan lagi agar tindakan tegas dilakukan demi melindungi pedagang dan peternak. Kalau dibiarkan, dampak pertama dirasakan pedagang, selanjutnya cepat atau lambat berpengaruh terhadap para peternak sapi lokal,” ujar dia.

Baca Juga  Ketua DPD RI Apresiasi Pertanian Bunga Mawar Warga Desa Sidomulyo Magetan

Selain melakukan tindakan tegas, Senator Jawa Timur yang mencalonkan kembali menjadi anggota DPD RI itu juga meminta Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Pemprov Jatim membenahi tata niaga sapi.

“Ajak bicara para pedagang sapi, pedagang daging sapi, jagal dan pihak terkait lainnya supaya mendapatkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak,” tuturnya.