ADVERTISEMENT
Kemendagri

Kemendagri Dukung Keberlanjutan Program Kartu Prakerja Skema Normal

77
×

Kemendagri Dukung Keberlanjutan Program Kartu Prakerja Skema Normal

Sebarkan artikel ini
Bimtek Skema Normal Program Kartu Prakerja
Bimtek Skema Normal Program Kartu Prakerja. (f/ist)

Mjnews.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Program Kartu Prakerja dengan skema normal pada tahun 2024.

Keputusan ini diumumkan dalam sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Skema Normal Program Kartu Prakerja yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait.

ADVERTISEMENT
Scroll ke bawah untuk lihat konten

Dalam rilis yang diterima Redaksi, Senin (29/1/2024), Sejak diluncurkan pada tahun 2020 hingga batch 62 pada Oktober 2023, Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat kepada 17,5 juta orang di 514 kabupaten/kota. Program ini memiliki beragam peserta dengan latar belakang yang berbeda, seperti pencari kerja, pekerja/buruh terkena PHK, penyandang disabilitas, dan lainnya.

Baca Juga  LPM Mitra Pemerintah Desa Berdayakan Masyarakat

Awalnya, program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi, namun pandemi COVID-19 mengubah sifatnya menjadi bantuan sosial untuk mempertahankan daya beli kelompok terdampak pandemi. Pada 2023, dengan status pandemi yang menjadi endemi, program ini meningkatkan mutu pelatihan dengan menyelenggarakan pelatihan tatap muka, bauran (online dan offline), dan webinar.

Perubahan mendasar dari skema semi bantuan sosial menjadi skema normal melibatkan pelatihan daring, bauran, dan luring. Peningkatan juga terjadi pada pagu anggaran pelatihan dan besarnya insentif. Kemendagri menyatakan apresiasinya terhadap pencapaian program ini dan meminta dukungan pemerintah daerah dalam mensosialisasikan skema normal Program Kartu Prakerja, menganggarkan program pelatihan kerja, dan mendorong lembaga terkait.

Baca Juga  Mendagri Jelaskan Spirit Otonomi Daerah kepada AKS TNI AD

Dalam mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja, Kemendagri telah menerbitkan pedoman penyusunan RKPD dan APBD serta regulasi terkait. Dukungan dan kerja sama lintas sektor diharapkan dapat memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas program ini pada tahun 2024.