Kemendagri

Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Rakor Bahas Persoalan Komoditas Jelang Lebaran

110
×

Mendagri Minta Kepala Daerah Gelar Rakor Bahas Persoalan Komoditas Jelang Lebaran

Sebarkan artikel ini
Mendagri saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah
Mendagri saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (10/4/2023). (f/puspen kemendagri)

Mjnews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas permasalahan komoditas menjelang Lebaran. Rakor ini untuk mengetahui secara pasti kabupaten/kota mana saja yang masih menghadapi persoalan komoditas sekaligus mencarikan solusinya.

Apabila persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah, maka pemerintah provinsi diarahkan agar berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Baik kepada Bulog, Badan Pangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian untuk dapat dilakukan intervensi sesuai dengan masalah yang dihadapi,” ujar Mendagri saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (10/4/2023).

Selain itu, lanjut Mendagri, khusus harga yang diatur oleh pemerintah atau administered price seperti angkutan udara, Pemda diarahkan agar berkoordinasi dengan para operator dan regulator daerah masing-masing untuk menemukan solusi. Di samping itu, Kemendagri juga tetap berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan.

Di lain sisi, Mendagri juga meminta kepala daerah mendorong masyarakat agar menunaikan zakat baik yang bersifat wajib maupun sunah. Mendagri menjelaskan, potensi zakat umat muslim per tahun sebanyak Rp750 triliun. “Dan Indonesia potensinya adalah Rp327 triliun,” ujar Mendagri.

Kepala daerah juga perlu membangun kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam mengelola zakat. Dengan begitu, zakat yang telah diterima tidak sekadar disimpan, tapi dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

“Ini (potensi zakat) kan jauh melebihi dana bansos (bantuan sosial) yang ada total nasional maupun melebihi total dana bantuan belanja tidak terduga yang ada dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) semua daerah,” jelas Mendagri.

(rel/eki)

Kami Hadir di Google News