Pesisir Barat, Mjnews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri terkait pengendalian Inflasi Daerah tahun 2023 secara zoom meeting di Krui, Senin (09/01/2023).
Rakor secara virtual berlangsung dari gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri didampingi jajaran diikuti Kepala Badan Pusat Statistik beserta jajarannya, para Narasumber, Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bupati H. Agus Istiqlal diwakili Asisten II Drs. Zukri Amin, MP., Kabag Perekonomian dan SDA Ariswandi, S.Sos., Kepala Bappelitbangda Syaifullah, S.Pi., Kadis Perhubungan Nurman Hakim, S.H., MM, Kadis Sosial Agus Triyadi, S.IP., MM, mengikuti dari ruang rapat Bupati di komplek perkantoran Pemda Pesibar.
Mendagri M.Tito Karnavian dalam penyampaiannya mengatakan, Rakor rutin di laksanakan sebagi langkah antisipasi Pemerintah Pusat dalam hal mengendalikan ekonomi di wilayah Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk tidak terdampak pada krisis Ekonomi Global.
“Untuk diketahui, tidak sedikit negara di dunia saat ini yang terkena dampak Inflasi khususnya negara bagian Eropa, harga kebutuhan melonjak hingga 3 (Tiga) kali lipat dari nominal harga standar. Begitu juga dengan aliran listrik terlihat sudah tidak pada mustinya.
“Oleh sebab itu kami mengajak semua pihak untuk untuk tidak bosan dan terus untuk meningkatkan semangat konsolidasi dan kordinasi melalui rapat rutin pengendalian Inflasi Daerah,” pungkas Tito.
Di kesempatan yang sama, Ka-BPS RI, Dr. Margo Yuwono, S.Si., M.Si. mengatakan, perkembangan Inflasi Tahun 2022, sebagai refrensi atau menjadi catatan tolak ukur pengebangan pengendalian di tahun 2023 sehingga pengendalian di tahun ini bisa lebih baik dari sebelumnya.
“Referensi Inflasi tahun 2022 di antaranya pemulihan pasca pandemi Covid-19yang menyebabkan gangguan supply dapat menyebabkan kenaikan harga komoditas. Konflik Geopolitik yang menyebabkan terganggunya rangkaian pasokan terutama untuk pasokan pangan dan pasokan energi, ditambah juga dengan adanya inflasi di beberapa Negara pengasil energi yang cukup tinggi,” terang Margo Yuwono.
“Berbagai negara di dunia sudah melakukan pengetatan keuangan dengan meningkatkan tingkat suku bunga yang dapat memicu capital outflow dari berbagai negara berkembang. Melihat peristiwa penting secara global seperti perang antara Rusia-Ukraina dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan kenaikan harga pada energi dan makanan, juga beberapa komoditas metal dan mineral,” katanya.
“Kebijakan pengendalian Inflasi daerah oleh Pemerintah Daerah harus dilakukan dengan cara kerja sama atau berkaloborasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tidak lupa untuk melaksanakan evaluasi setiap hari senin untuk melihat perkembangan target pengendalian inflasi di seluruh Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)”,” pungkasnya.
(Halika)
