 |
| Ketua Persi Wilayah Sumbar, dr. Yusirwan Yusuf |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
mjnews.id – Kasus Covid-19 di Sumatera Barat (Sumbar) terus mengalami peningkatan. Di sisi lain, selama wabah Covid-19 melanda banyak IGD dan poli rumah sakit yang tutup karena petugasnya terpapar virus menular itu.
Kondisi demikian dalam pandangan Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Wilayah Sumbar, dr. Yusirwan Yusuf, seharusnya tak boleh terjadi.
“Kita selaku pimpinan rumah sakit, wajib menjaga keselamatan anak-anak kita (tenaga kesehatan-red). Tapi untuk urusan emergency, saya harap pimpinan RS harus tegas. Ini terkait sumpah kita untuk memberikan pelayanan 24 jam kepada masyarakat yang membutuhkan. Apalagi dalam kondisi darurat,” kata Yusirwan, Rabu (16/9/2020).
Lalu sebut Yusirwan, sebagai solusi untuk petugas yang terpapar Covid-19, bisa digantikan oleh petugas yang di rawat inap dan rawat jalan.
“Jika perlu kita-kita yang di manajemen masing-masing rumah sakit turun, membantu petugas di IGD. Jadi penutupan IGD dan poli tidak perlu dilakukan. Sebab jika sudah bicara emergency IGD tidak boleh ada yang tutup. Minta bantuan kawan-kawan dan pimpinan rumah sakit. Tolong para pimpinan masing-masing rumah sakit memahami kondisi ini,” sebut Yusirwan yang juga Dirut RSUP M. Djamil Padang.
Dia mengajak seluruh pihak, baik tenaga medis bersatu dalam situasi yang sangat rumit. Sebab jajaran terkait di Pemda sudah angkat topi karena ketidak patuhan masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan.
“Kita sudah prediksi dampaknya. Maka sekarang mau tidak mau giliran kita (tenaga medis-red) berjibaku melayani (tapi tetap dalam koridor kelayakan pelayanan). Semoga Allah SWT cepat mengangkat wabah ini,” katanya berharap.
Apa yang diutarakan Ketua Persi Sumbar, didukung Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumbar, dr. Pom Harry Satria.
Menurut Pom, perlu koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah, agar setiap rumah sakit yang petugasnya terpapar Covid-19 tidak menutup IGD atau poli layanan.
“Harus ada koordinasi mobilisasi tenaga dokter dari kepala daerah masing-masing,” ujar Pom.
Sejauh ini sebutnya sudah lebih dari 30 dokter yang terpapar Covid-19 di Sumbar.
Sementara, Gubernur Irwan Prayitno meminta pihak manajemen rumah sakit tidak terburu-buru menutup pelayanan jika ada pegawainya yang positif terpapar Covid-19.
Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Sumbar Nomor: 360/209/Covid-19-SBR/IX-2020 tentang Kewajiban Memberikan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Dan Puskesmas Dalam Masa Pandemi Covid-19 tertanggal 15 September 2020.
Apabila ditemukan tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif Covid-19, diminta untuk tidak tergesa-gesa menutup/menghentikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, demikian salah satu butir dalam SE tersebut dikutip di Padang, Rabu (16/9/2020).
Dalam SE itu diberikan solusi, jika keadaan yang memaksa karena banyaknya tenaga kesehatan yang positif Covid-19, maka diminta segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota dan provinsi untuk pengaturan teknis lebih lanjut agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah dapat terus berjalan.
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal, membenarkan SE yang telah dilayangkan ke seluruh RS di Sumbar itu. Ia mengatakan hal itu untuk merespons semakin meningkatnya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Sumbar dan banyaknya tenaga kesehatan yang positif terinfeksi.
“Gubernur juga mengimbau agar penerapan protokol kesehatan dan penggunaan APD di lingkungan RS dan puskesmas diperketat sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI supaya kemungkinan terpapar bisa diminimalkan,” katanya.
Jasman menyebut tenaga kesehatan adalah benteng terakhir dalam perang terhadap Covid-19. Perannya sangat vital.
“Pemerintah sangat mengapresiasi segala pengorbanan yang telah diberikan dalam masa pandemi ini,” kata dia.
Sejumlah rumah sakit yang pernah tutup, di antaranya RS Adnand W.D. Payakumbuh, RSUD Pariaman, RSUD Batusangkar, RSJ H.B. Saanin Padang, RS Bhayangkara Padang, RSUD M. Zein Painan dan lainnya. Sejumlah puskesmas juga terpaksa mengambil kebijakan yang sama karena petugasnya terpapar Covid-19.
Jumlah kasus yang masih tinggi di Sumbar ditengarai karena kepedulian masyarakat menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang masih rendah.
(rel/eds)
